Debat Sengit di DK PBB, AS dan Iran Saling Melontarkan Kecaman

 

Ketegangan mewarnai sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (15/1/2026) ketika pejabat Amerika Serikat dan Iran saling melontarkan kritik keras. Sidang darurat tersebut digelar atas permintaan Washington menyusul meningkatnya eskalasi akibat gelombang protes besar yang melanda Teheran dalam beberapa pekan terakhir.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak akan tinggal diam menghadapi perkembangan situasi di Iran. Ia menekankan bahwa pemerintahan AS tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak.

“Perlu saya tegaskan, Presiden Donald Trump adalah sosok yang bertindak, bukan sekadar berbicara. Semua opsi saat ini sedang dipertimbangkan guna mencegah pertumpahan darah,” ujar Waltz dalam forum DK PBB.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari perwakilan Iran. Wakil Duta Besar Iran untuk PBB, Hossein Darzi, menuduh Amerika Serikat terlibat langsung dalam memicu kekerasan di negaranya. Ia menyebut Washington menggunakan isu kemanusiaan sebagai dalih untuk membuka jalan bagi intervensi militer.

“Amerika Serikat berusaha memposisikan diri sebagai sahabat rakyat Iran, padahal tindakan mereka justru mengancam kedaulatan kami,” kata Darzi dalam pernyataannya.

Sikap Iran mendapat dukungan dari Rusia. Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menilai retorika Amerika Serikat di forum internasional berpotensi memperburuk situasi dan dinilainya tidak bertanggung jawab. Ia memperingatkan bahwa tekanan berlebihan dapat mendorong kawasan menuju konflik terbuka.

Sementara itu, China juga angkat suara dengan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Beijing memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat menciptakan kondisi “hukum rimba” yang berisiko menyeret kawasan Asia Barat ke dalam ketidakstabilan yang lebih luas.

Di tengah memanasnya diplomasi, laporan media AS menyebut adanya peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Fox News melaporkan bahwa setidaknya satu gugus tugas kapal induk AS sedang dikerahkan ke wilayah tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Pentagon, langkah ini dinilai sebagai sinyal kesiapan militer jika opsi tersebut diperlukan oleh Presiden Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, membenarkan bahwa pemerintah AS terus memantau situasi dengan cermat. Ia menyatakan bahwa Presiden Trump menerima pembaruan rutin dari tim penasihat keamanan nasional.

“Presiden dan timnya terus mengawasi perkembangan secara saksama, dan seluruh opsi telah disampaikan kepada Presiden,” ujarnya.

Di sisi lain, jalur diplomasi regional juga bergerak. Sejumlah laporan menyebut para pemimpin Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar telah melakukan komunikasi intensif dengan Trump dalam 48 jam terakhir. Mereka memperingatkan bahwa intervensi militer AS di Iran berpotensi mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan.

Hingga kini, kelompok hak asasi manusia mengklaim sedikitnya 2.677 orang tewas sejak protes pecah. Meski situasi di Teheran dilaporkan mulai mereda dalam beberapa hari terakhir, pengerahan aset militer AS tetap membuat dunia internasional menyoroti perkembangan terbaru di Asia Barat.